Boltim, NetzID.com – Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Oskar Manoppo, SE. MM, menerima kunjungan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Sulawesi Utara bersama Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulut Jacob Hendrik Pattipeilohy SH MH, Rabu (06/05/2026), di Lantai III Kantor Bupati Boltim.
Kunjungan tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, ABPEDNAS, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam membangun tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.
Rombongan DPD ABPEDNAS Sulut dipimpin Ketua Dewan Penasehat DPD ABPEDNAS Sulut, Ir Stefanus B.A.N Liow MAP, yang juga merupakan Anggota DPR RI. Pertemuan itu turut dihadiri seluruh anggota BPD se-Kabupaten Boltim, jajaran Forkopimda, camat, kepala desa, hingga pengurus koperasi desa.
Dalam sambutannya, Bupati Boltim Oskar Manoppo menyampaikan apresiasi atas kehadiran pengurus DPD ABPEDNAS Sulut bersama DPC ABPEDNAS Boltim. Ia menyebut pertemuan tersebut sebagai agenda perdana ABPEDNAS di Boltim sejak organisasi itu terbentuk.
“Pertemuan ini memiliki arti penting dalam memperkuat komunikasi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan di desa,” ujar Bupati Oskar Manoppo.
Bupati juga memberikan penghargaan kepada Pimpinan Wilayah BULOG SulutGo yang telah berkontribusi melalui program “ABPEDNAS Peduli Pangan”. Program itu dinilai menjadi bentuk kepedulian nyata terhadap masyarakat desa.
Dalam kesempatan yang sama, dilakukan penyerahan Surat Keputusan (SK) dan kartu tanda anggota Dewan Pimpinan Cabang (DPC) ABPEDNAS Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang dipimpin Hamka Pontoh.
Oskar menegaskan, keberadaan ABPEDNAS sangat penting dalam memperkuat kapasitas dan fungsi BPD sebagai lembaga desa yang memiliki peran legislasi, pengawasan, serta penyalur aspirasi masyarakat.
BPD, kata dia, memiliki posisi strategis dalam menciptakan pemerintahan desa yang sehat dan terbuka.
“BPD memiliki posisi strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif,” tegasnya.
Selain membahas tata kelola pemerintahan desa, Bupati juga mengapresiasi kehadiran Ketua Koperasi Desa Merah Putih dan pengurus SPPG se-Kabupaten Boltim. Menurutnya, sinergi antar kelembagaan desa menjadi kunci penting dalam mendorong pembangunan desa berkelanjutan dan peningkatan ekonomi masyarakat.
Pemerintah Daerah Berkomitmen Mendukung Penguatan Kelembagaan Desa sebagai bagian dari strategi mempercepat pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Ketua DPD ABPEDNAS Sulut, Stefanus B.A.N Liow, mengatakan program-program ABPEDNAS merupakan implementasi visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam membangun Indonesia dari desa.
Ia menyebut sejumlah program prioritas ABPEDNAS, di antaranya Jaga Desa, Jaga Dapur MBG, Jaga Indonesia Pintar, Jaga Lingkungan, hingga Jaga Pemilu dan Pilkades.
Di sisi lain, Kajati Sulut Jacob H. Pattipeilohy menegaskan bahwa kehadiran Kejaksaan di desa bukan untuk menakut-nakuti masyarakat, melainkan sebagai mitra strategis dalam pembangunan.
“Kejaksaan Hadir Sebagai Mitra Strategis Desa, Bukan Momok Yang Menakutkan,” ujar Jacob.
Menurutnya, melalui program Jaga Desa dan Jaga Pilkades, Kejaksaan ingin memastikan seluruh potensi desa dapat dikelola secara maksimal demi kesejahteraan masyarakat.
Jacob juga berharap BPD dapat menjadi corong komunikasi awal dalam menyelesaikan berbagai persoalan hukum di desa sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih serius. (Advetorial)
