Tutuyan, NetzID.com – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) menggelar Rapat Evaluasi Pemenuhan Dokumen Pencegahan Korupsi Tahun 2025, Rabu (16/7/2025) di Ruang Rapat Sekretaris Daerah. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari surat pemberitahuan Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait pelaporan pencegahan korupsi melalui aplikasi Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP).
Rapat dipimpin oleh Asisten Administrasi Umum Setda Boltim, Hardiman Pasambuna, S.H., yang hadir mewakili Bupati Boltim.
Dalam arahannya, Hardiman menegaskan bahwa kesiapan teknis dan administratif dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sangat krusial agar proses pelaporan melalui sistem MCSP berjalan optimal.
“Kita tidak hanya bicara dokumen, tapi bicara komitmen bersama untuk menjalankan pemerintahan yang bersih dan transparan,” tegas Hardiman di hadapan peserta rapat.
Rapat strategis ini dihadiri oleh seluruh OPD penting dan Person In Charge (PIC) masing-masing, seperti Inspektorat Daerah, Bappeda, BKPSDMD, BPKPD, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas PU-PR, Dinas Dukcapil, DPMPTSP, Dinas Sosial, RSUD, serta para kepala bagian di Sekretariat Daerah.
Rangkaian evaluasi ini bertujuan mempersiapkan Pemkab Boltim dalam menghadapi agenda besar: Rapat Koordinasi Kepala Daerah se-Sulawesi Utara bersama KPK yang akan digelar dalam waktu dekat.
Dalam agenda tersebut, progres pelaporan MCSP akan menjadi salah satu indikator kinerja pemerintah daerah dalam aspek pencegahan korupsi.
Hardiman menambahkan bahwa seluruh OPD wajib menyesuaikan pelaporan sesuai pedoman MCSP 2025 yang telah ditetapkan KPK, serta memperkuat koordinasi lintas unit kerja guna memastikan dokumen dilengkapi secara tepat waktu dan akurat.
“Jangan sampai ada OPD yang tertinggal. Setiap unit harus proaktif dan paham betul perannya dalam sistem pengawasan internal ini,” tegasnya lagi.
Pemanfaatan MCSP KPK ini merupakan bagian dari strategi nasional dalam mendorong keterbukaan informasi, efisiensi anggaran, serta penguatan integritas di lingkungan birokrasi.
Pemerintah Boltim sendiri telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam beberapa indikator reformasi birokrasi, namun melalui rapat ini, komitmen terhadap zero tolerance terhadap korupsi kembali ditegaskan.
Rapat evaluasi ini juga membuka ruang diskusi teknis dan solusi antar-OPD, terutama untuk mempercepat sinkronisasi data dan kelengkapan administrasi yang diminta KPK.
Diharapkan langkah ini akan menciptakan sistem pelaporan yang terintegrasi, akuntabel, dan berkelanjutan. (*Red)
