Tutuyan, NetzID.com – Bupati Bolaang Mongondow Timur, Oskar Manoppo, S.E. M.M., bersama Wakil Bupati Argo V. Sumaiku, menghadiri Rapat Paripurna DPRD ke-18 Masa Persidangan ke-III, dalam rangka Penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2025, yang digelar di Ruang Paripurna DPRD Boltim, Jumat (25/7).
Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan rasa terima kasih atas kerja sama dan sinergitas yang telah dibangun antara jajaran eksekutif dan legislatif, khususnya dalam pembahasan dan penyusunan dokumen perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara tahun ini.
“Hari ini kita menyaksikan bentuk nyata sinergitas dan komitmen bersama untuk terus bekerja dan berkarya dalam membangun Bolaang Mongondow Timur,” ujar Oskar Manoppo dalam pidatonya.
Bupati juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Boltim yang telah mencurahkan tenaga, waktu, dan pemikiran selama proses pembahasan.
Menurutnya, dokumen perubahan KUA-PPAS adalah fondasi penting untuk mewujudkan pembangunan yang responsif terhadap kondisi dan kebutuhan masyarakat.
“Semoga ini menjadi bukti keseriusan kita semua dalam mengawal proses penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik,” tambahnya.
Dalam arahannya, Bupati Oskar menginstruksikan seluruh perangkat daerah untuk segera menindaklanjuti kesepakatan ini dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang selaras dengan plafon anggaran yang telah disepakati.
Ia juga mengakui adanya sejumlah program dan kegiatan yang belum terealisasi akibat penyesuaian regulasi. Namun demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen untuk merealisasikan program-program yang tertunda pada periode selanjutnya.
“Komitmen kami jelas. Kegiatan yang tertunda akan menjadi prioritas perencanaan ke depan,” tegasnya.
Rapat paripurna ini juga dihadiri oleh Pj. Sekda Boltim Moh. Iksan Pangalima, Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Harris P. Sumanta, pimpinan OPD, serta perwakilan dari Polres Boltim.
Agenda ini menjadi bagian penting dari mekanisme pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap dinamika pembangunan.
Paripurna ini turut memperkuat arah pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan menuju visi jangka menengah Kabupaten Boltim. (*Red)
