Jakarta, NetzID.com – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan di hadapan jajaran anggota DPR RI dalam Sidang Paripurna di Gedung DPR RI, Jakarta (15/8/25). Pidato ini dihadiri langsung Ketua DPR RI Puan Maharani, para pimpinan DPR RI, Menteri Kabinet Indonesia Maju, anggota DPR RI, serta tamu undangan.
dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan tujuan utama pemerintah untuk mewujudkan Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera di tengah tantangan global. Ia memaparkan capaian ekonomi terkini, di mana pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,12 persen, konsumsi masyarakat naik 4,97 persen, investasi tumbuh 6,99 persen, dan ekspor melonjak 10,67 persen. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 4,76 persen, disertai penurunan angka kemiskinan.
“Ekonomi kita tetap tumbuh, lapangan kerja tercipta, dan kesejahteraan rakyat meningkat. Ini modal penting untuk melangkah ke 2026,” ujar Prabowo dalam pidatonya.
Prioritas RUU APBN 2026, kata Prabowo, difokuskan pada keberlanjutan program strategis. Beberapa di antaranya adalah subsidi pupuk dan pengembangan lumbung pangan, subsidi BBM, listrik, dan LPG 3 kg, serta pengembangan energi terbarukan. Selain itu, pemerintah juga mempercepat Program Makan Bergizi Gratis bagi 82,9 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Di sektor pendidikan, pemerintah memperluas Program Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, dan beasiswa LPDP. Peningkatan gaji dan kompetensi guru juga menjadi prioritas, begitu pula bantuan iuran asuransi kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.
Tak hanya itu, pemerintah akan memberikan pinjaman berbunga rendah untuk Koperasi Desa Merah Putih sebagai upaya mendukung ekonomi desa. Sektor pertahanan juga mendapat perhatian khusus melalui modernisasi alutsista dan penguatan industri pertahanan dalam negeri.
Program pembangunan tiga juta rumah untuk rakyat menjadi salah satu langkah besar pemerintah dalam mengatasi backlog perumahan. “Rumah layak huni adalah hak setiap warga negara, dan kita berkomitmen mewujudkannya,” tegas Prabowo.
Sidang paripurna yang berlangsung khidmat ini disiarkan secara nasional dan menjadi sorotan publik menjelang peringatan Hari Kemerdekaan ke-80. Dengan pemaparan ini, pemerintah berharap APBN 2026 menjadi instrumen kuat untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, memperkuat daya saing, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat di seluruh penjuru negeri. (RN)
