Manado, NetzID.com – Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Oskar Manoppo, S.E. M.M., melakukan silaturahmi sekaligus koordinasi strategis dengan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Utara, Heru Setiawan. Pertemuan ini menjadi langkah awal Pemkab Boltim dalam mempersiapkan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 yang berkualitas dan akuntabel.
Pertemuan berlangsung di Kantor BPKP Sulawesi Utara, Manado, pada Selasa (13/1/2026). Suasana diskusi berlangsung hangat dan konstruktif, menandai keseriusan Pemerintah Kabupaten Boltim dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah melalui sinergi lintas lembaga pengawasan.
Bupati Oskar Manoppo menegaskan bahwa penyusunan LKPD bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi merupakan cerminan komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab pengelolaan keuangan publik. Menurutnya, kualitas laporan keuangan sangat menentukan kepercayaan publik sekaligus menjadi indikator profesionalisme aparatur pemerintah daerah.
“Penyusunan LKPD harus dilakukan secara cermat, tertib, dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Ini adalah bentuk komitmen kami untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan daerah dan menargetkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagai hasil dari kerja yang profesional dan bertanggung jawab,” ujar Bupati Oskar.
Ia menambahkan, koordinasi dan pendampingan sejak tahap awal penyusunan laporan keuangan menjadi langkah krusial untuk meminimalkan potensi kesalahan teknis maupun administratif. Dengan keterlibatan BPKP sejak awal, Pemkab Boltim berharap setiap tahapan penyusunan LKPD dapat berjalan lebih terarah dan sesuai regulasi.
“Koordinasi dan pendampingan sejak awal sangat penting agar potensi kesalahan bisa ditekan dan kualitas penyajian laporan keuangan semakin baik,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Sulawesi Utara, Heru Setiawan, menyambut positif langkah proaktif Pemkab Boltim. Ia menilai, komunikasi dan sinergi yang baik antara pemerintah daerah dan BPKP akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
BPKP, lanjut Heru, siap memberikan pendampingan sesuai kewenangan, terutama dalam memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan serta penguatan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP).
Dalam pertemuan tersebut, turut hadir Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Boltim, Samsurizal Korompot, bersama jajaran. Kehadiran OPD teknis ini menjadi sinyal kuat bahwa Pemkab Boltim menaruh perhatian serius pada setiap detail proses penyusunan LKPD.
Melalui langkah strategis ini, Pemerintah Kabupaten Boltim optimistis dapat menghadirkan laporan keuangan yang berkualitas, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus memperbesar peluang mempertahankan dan meraih kembali opini WTP sebagai wujud tata kelola pemerintahan yang baik. (*RR)
