Manado, NetzID.com – Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Oskar Manoppo menerima tiga piagam penghargaan dari Kementerian Hukum Republik Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan sebagai apresiasi atas komitmen Pemkab Boltim dalam memperkuat reformasi hukum dan pengembangan kekayaan intelektual di daerah.
Tiga piagam itu diserahkan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara, Hendrik Pagiling, kepada Bupati Oskar Manoppo di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara, Rabu (19/8/2026).
Penyerahan penghargaan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Pengayoman ke-81 Tahun 2026 di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara.
Dari tiga penghargaan yang diterima, salah satunya berkaitan dengan hasil Penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2026. Dalam penilaian tersebut, Pemkab Boltim berhasil memperoleh predikat Sangat Baik.
Capaian itu menjadi salah satu indikator atas upaya pemerintah daerah dalam mendorong perbaikan tata kelola, pembentukan regulasi, serta penyelenggaraan pemerintahan yang semakin berorientasi pada kepastian dan kualitas hukum.
Dua penghargaan lainnya berkaitan dengan kerja sama Pemkab Boltim dan Kementerian Hukum melalui Memorandum of Understanding (MoU) mengenai inisiasi pembentukan Peraturan Daerah tentang Kekayaan Intelektual.
Satu piagam diberikan kepada Pemkab Boltim sebagai institusi atas kerja sama tersebut. Sementara penghargaan lainnya diberikan secara khusus kepada Bupati Oskar Manoppo atas peran dan komitmennya dalam kerja sama yang sama.
Bupati Oskar mengatakan penghargaan tersebut tidak boleh dipandang hanya sebagai capaian administratif. Menurutnya, penghargaan menjadi dorongan bagi Pemkab Boltim untuk terus memperbaiki kualitas pemerintahan sekaligus memperkuat kerja sama dengan Kementerian Hukum.
“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperkuat reformasi hukum dan membangun regulasi daerah yang memberikan manfaat bagi masyarakat, termasuk dalam perlindungan dan pengembangan kekayaan intelektual,” ujar Oskar.
Ia juga memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran Pemkab Boltim yang terlibat dalam proses penilaian Indeks Reformasi Hukum maupun kerja sama penyusunan regulasi di bidang kekayaan intelektual.
Oskar menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama. Karena itu, ia meminta seluruh perangkat daerah terus menjaga koordinasi dan meningkatkan kualitas kerja agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar memiliki dampak bagi masyarakat.
“Capaian ini merupakan hasil kerja bersama. Ke depan, kita akan terus meningkatkan kualitas dan memperkuat kolaborasi agar setiap kebijakan dan regulasi yang dihasilkan benar-benar mendukung pembangunan daerah dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.
Penguatan regulasi kekayaan intelektual dinilai penting untuk memberikan ruang perlindungan terhadap karya dan potensi yang lahir dari masyarakat daerah. Melalui regulasi yang lebih kuat, pemerintah daerah diharapkan dapat mendorong pengembangan potensi lokal sekaligus memberikan kepastian hukum.
Tiga penghargaan tersebut menjadi tambahan catatan positif bagi Pemkab Boltim dalam upaya membangun tata kelola pemerintahan yang baik. Tidak hanya mengejar capaian pembangunan, pemerintah daerah juga dituntut memastikan setiap kebijakan memiliki landasan hukum yang jelas dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Dalam kegiatan tersebut turut hadir Kepala Balai Pelatihan Hukum Bitung Sudarsono, sejumlah perwakilan kepala daerah kabupaten/kota, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Boltim Hendra Tangel, serta jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara. (*Red)
