Manado, NetzID.com – Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Roycke Harry Langie memimpin langsung pengamanan aksi unjuk rasa gabungan elemen mahasiswa di depan Kantor DPRD Sulut, Kairagi, Manado, Senin (1/9/2025). Didampingi Wakapolda Brigjen Pol Awi Setiyono, Kapolda turun langsung memastikan seluruh tahapan pengamanan berjalan sesuai prosedur.
Dalam keterangannya usai aksi, Kapolda Sulut menegaskan pihaknya berpegang pada aturan. “Polda Sulut mempedomani Perkap Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum,” jelas Irjen Pol Roycke Harry Langie.
Ia menambahkan, meski sempat terjadi ketegangan akibat upaya provokasi dari sejumlah orang, situasi kembali dapat dikendalikan. “Puji Tuhan, syukur Alhamdulillah, penanganan unjuk rasa berlangsung aman dan tertib. Walaupun ada tahapan yang harus dipergunakan sesuai SOP, akhirnya para mahasiswa bisa kembali, dan kami bersyukur semua tertangani dengan baik,” katanya.
Unjuk rasa yang awalnya damai memang sedikit memanas saat massa meminta agar seluruh peserta diperbolehkan masuk ke dalam gedung DPRD. Polda Sulut kemudian memfasilitasi dengan menghadirkan Ketua DPRD yang turun menemui mahasiswa. Ketua DPRD menyatakan siap menerima perwakilan dari setiap elemen, namun mahasiswa bersikeras ingin masuk secara keseluruhan sehingga situasi sempat tegang.
Kapolda mengingatkan, setiap aksi penyampaian pendapat harus tetap mematuhi hukum. “Saya imbau, bila akan menggelar unjuk rasa, taati aturan sesuai peraturan perundang-undangan. Pengamanan sudah dipersiapkan berjenjang melalui Protap, tujuannya melindungi seluruh warga negara,” tegasnya.
Irjen Pol Roycke Harry Langie juga menyampaikan apresiasi atas sikap mahasiswa yang tetap menjaga ketertiban hingga aksi selesai. “Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak, baik mahasiswa, masyarakat maupun ormas, yang telah bersama-sama menjaga kamtibmas kondusif sehingga Sulawesi Utara tetap aman dan damai,” pungkasnya.
Pengamanan ini melibatkan personel Polda Sulut dan jajaran secara penuh. Dengan kehadiran pimpinan tertinggi kepolisian daerah, situasi di lapangan dapat dimonitor langsung dan langkah antisipasi bisa segera diambil jika ada potensi kericuhan.
Aksi mahasiswa di Kantor DPRD Sulut kali ini menjadi catatan penting bagaimana aparat kepolisian menjalankan fungsi pengayoman dengan tetap menghormati kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum, sekaligus memastikan keamanan masyarakat tetap terjaga. (*Red)
