Boltim, NetzID.com | Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) kembali menegaskan komitmennya terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini dibuktikan dalam penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024, yang digelar dalam Rapat Paripurna DPRD Boltim, Senin, 16 Juni 2025.
Rapat paripurna yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Boltim ini menjadi bagian dari tahapan pembahasan tingkat I sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hadir dalam sidang tersebut Wakil Bupati Argo V. Sumaiku, unsur pimpinan dan anggota DPRD Boltim, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, seluruh kepala perangkat daerah, serta insan pers yang turut meliput jalannya sidang.
Dalam sambutannya, Bupati Boltim Oskar Manoppo, S.E., M.M., menyampaikan bahwa penyampaian Ranperda pertanggungjawaban APBD bukanlah sekadar rutinitas administratif tahunan, melainkan wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan prinsip pengelolaan keuangan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
“Alhamdulillah, tahun ini Pemkab Boltim kembali mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) atas laporan keuangan tahun anggaran 2024. Ini adalah opini WTP ke-12 secara berturut-turut yang berhasil kita raih,” ungkap Oskar dengan penuh syukur.
Lebih lanjut, Bupati Oskar memaparkan kinerja pengelolaan keuangan daerah sepanjang tahun anggaran 2024. Realisasi pendapatan daerah berhasil mencapai 97,60 persen dari target yang ditetapkan, atau senilai Rp 535,15 miliar. Sementara itu, realisasi belanja daerah tercatat sebesar 97,06 persen atau sekitar Rp 573,58 miliar. Adapun Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang berhasil dicatatkan mencapai Rp 4,41 miliar dan akan digunakan sebagai pembiayaan dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025.
Meski berhasil mempertahankan opini WTP, Bupati Oskar menekankan masih adanya beberapa catatan penting yang perlu menjadi perhatian bersama. Antara lain, penguatan manajemen aset daerah, sinkronisasi perencanaan keuangan lintas organisasi perangkat daerah (OPD), serta peningkatan tata kelola administrasi keuangan yang lebih optimal berbasis sistem akrual.
Ia menambahkan bahwa capaian yang diraih hari ini merupakan buah kerja keras dan sinergitas seluruh elemen pemerintahan daerah, DPRD, serta dukungan masyarakat Boltim secara luas.
“Prestasi ini bukan semata hasil kerja pemerintah daerah, melainkan hasil kolaborasi semua pihak. Saya berharap, ke depan pengelolaan keuangan kita bisa semakin baik, efektif, efisien, dan mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” pungkas Oskar.
Dengan penyampaian Ranperda pertanggungjawaban APBD ini, DPRD Boltim selanjutnya akan melakukan pembahasan lebih lanjut sebelum nantinya disahkan menjadi Peraturan Daerah.
Penulis: (R) | Editor: Tim Redaksi NetzID.com
