Sanur Bali, NetzID.com | Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) menghadiri kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota periode 2024–2029 yang digelar di Sanur, Bali. Kegiatan ini berlangsung selama empat hari sejak tanggal 29 Juli hingga 1 Agustus 2025 dan diikuti oleh lebih dari 3.500 anggota dewan dari seluruh Indonesia.
Fraksi PDI Perjuangan Boltim dipimpin langsung oleh Ketua DPC PDI Perjuangan Boltim sekaligus Pimpinan DPRD Boltim, Medy Lensun, ST. Turut hadir anggota fraksi lainnya yakni Wilken Rareho, SH, Rahman Salehe, dan Tony Sumaiku.
“Sebagai perwakilan partai di lembaga legislatif, sudah menjadi kewajiban kami untuk mengikuti bimbingan teknis sebagai dasar dalam mengawal kepentingan rakyat,” ujar Medy.
Menurut Medy, Bimtek ini sangat penting sebagai bekal bagi para kader partai yang duduk di kursi dewan. Selain memperkuat pemahaman terhadap regulasi dan mekanisme pemerintahan, pelatihan ini juga membentuk perspektif sosial kemasyarakatan dalam menyikapi setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah.
“Sebagai perpanjangan tangan partai di DPRD, kami harus memahami dengan baik bagaimana mengawal aspirasi rakyat. Pengetahuan terhadap regulasi dan dinamika pemerintahan adalah hal mendasar. Agenda seperti ini bukan hanya penting, tapi merupakan keharusan bagi setiap kader partai, terlebih dari PDI Perjuangan yang mengemban semangat kerakyatan,” imbuhnya.
Sebagai informasi, kegiatan Bimtek tersebut merupakan program nasional yang digagas oleh DPP PDI Perjuangan untuk memberikan penguatan kapasitas dan wawasan anggota legislatif agar mampu bekerja efektif sesuai fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
Diketahui, PDI Perjuangan merupakan salah satu partai terbesar di Indonesia, dan konsisten berada dalam tiga besar peraih suara terbanyak sejak Pemilu 1999. Dengan komitmen ideologis dan keterikatan kuat terhadap rakyat, keikutsertaan kader PDI Perjuangan dalam kegiatan Bimtek seperti ini menjadi bagian dari strategi partai untuk menjaga kualitas pengabdian kader di setiap tingkatan pemerintahan. (Red)
